The Living Law

  • Cetak

KESHALIHAN “THE LIVING LAW” HUKUM ISLAM

DALAM HUKUM POSITIF

(Sebagai Pedoman Perilaku Hakim)


Penulis : SITI JANNATUL HILMI, MA.

KETUA PENGADILAN AGAMA TALIWANG

 

  1. PENDAHULUAN

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa Barang siapa yang meresapi syari’at Islam, menelaah kesempurnaannya, dan bersedia menggali nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan umat manusia, serta menyadari bahwa yang menjadi cita-cita hukum syari’at Islam adalah Puncak Keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan diatasnya, dan kemaslahatannya yang tidak ada lagi  yang melebihi muatan kemaslahatannya,  niscaya jelas baginya bahwa hukum acara yang dipraktikkan sepanjang sejarah dalam Peradilan Islam merupakan komponen syari’at Islam   sebagai satu sub dari sub sub sistemnya. Karenanya, orang yang memahami filosofinya dan mampu menerapkannya secara proporsional, tidak akan memerlukan lagi hukum acara yang lainnya.

Adapun Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA. menyatakan bahwa hukum positif adalah produk dari kekuatan-kekuatan politik yang melahirkannya. Sedangkan hukum yang hidup adalah hukum yang tersosialisasikan dan diterima oleh masyarakat secara persuasive.  Hukum demikian dianggap sesuai dengan kesadaran hukum dan Cita-Cita Moral tentang Keadilan.  Meskipun sistem politik yang dianut oleh Negara adalah demokrasi melalui perwakilan, yakni rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk didalam badan-badan perwakilan. Namun, hal itu belum sepenuhnya menjamin bahwa anggota-anggota badan perwakilan akan mampu secara cermat menanggapi aspirasi-aspirasi hukum dan kesadaran hukum yang berkembang di dalam masyarakat, tatkala mereka merumuskan suatu kaidah hukum positif.

Secara teoritis, kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat memang dapat dijadikan rujukan bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun hakim mengetahui ada rumusan norma hukum tertulis tentang suatu perkara, hakim dapat saja mengesampingkannya jika ia berkeyakinan bahwa hal itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kesadaran hukum masyarakat, tidak demikian halnya dengan yang sering terjadi akhir-akhir ini, yaitu kecenderungan masyarakat yang main hakim sendiri  dengan maraknya aksi-aksi ketidakpuasan akan keadilan di negeri ini yang menamakan dirinya dengan aksi damai padahal sesungguhnya itu adalah salah satu bentuk protes pada ketidak percayaan akan rasa keadilan terhadap para penegak hukum. Jika hal ini berlangsung lama dan berkesinambungan akan mengakibatkan rusaknya tatanan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Masyarakat membutuhkan keadilan yang dapat ditegakkan dan dapat dirasakan oleh masyarakat akan hadirnya keadilan tersebut di negeri ini. Tidak dibenarkan juga bagi seorang hakim memutus perkara karena ketakutan akan kemungkinan munculnya aksi-aksi sebagaimana dijelaskan diatas sehingga putusan tersebut seolah-olah lahir dari ketidakberdayaan hakim akan kesadaran hukum masyarakat yang mulai berkurang dengan mengikuti arus yang berkembang dalam masyarakat luas.

Dunia hukum bukan lah hukum rimba, dimana pihak yang kuat dan kuasalah yang menang sehingga dibutuhkan ketangguhan dan kemumpunian seorang penegak hukum untuk memberikan solusi bagi setiap pihak yang berperkara, bukannya menciptakan dua kubu antara kedua belah pihak yang berhadapan antara kalah dan menang. Kebijakan seorang hakim dibutuhkan untuk memberikan rasa aman bagi pihak-pihak yang berperkara untuk mempercayakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak berperkara.

Aspirasi-aspirasi hukum dan kesadaran hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sudah seharusnya tercermin dalam hukum positif sehingga terwujud hukum yang hidup dalam hukum positif yang mencerminkan Negara demokrasi serta dapat menjawab panggilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertera dalam butir kelima Pancasila yang merupakan pandangan dasar dalam hukum positif dengan tetap menjaga keseimbangannya dengan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia adalah Negara yang penduduknya mayoritas muslim sehingga, khususnya dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan produk-produk hukum, baik materil maupun formil serta dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan publik yang mayoritas, yaitu Islam sehingga  nilai-nilai Islam tentang keadilan, kejujuran, kebenaran dapat dijadikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan, khusus dalam hal ini adalah pada Pengadilan Agama. Sehingga pendapat-pendapat pakar hukum Islam juga dapat diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum memutus suatu perkara.

  1. PEMBAHASAN

Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Hal ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menggali sumber hukum tak tertulis tersebut mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun harus tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan batasan-batasan kelayakan bagi seorang hakim dalam menggali sumber hukum tak tertulis tersebut.

Keadilan adalah salah satu atribut yang tidak boleh lepas dari hakim sebagai penegak hukum yang sekalipun bertentangan dengan keinginan (bukan bertentangan dengan hati nurani) namun jika nilai-nilai keadilan itu harus ditegakkan maka tetap harus dilakasanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam memutus setiap perkara harus selalu berpedoman pada Al Qur’an dan hadist, disamping ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Karena Al Qur’an dan Hadist adalah dua pedoman yang tidak akan pernah menyesatkan jika seorang hakim memutuskan perkara dengan bersumberkan pada keduanya, tidak demikian halnya dengan yang lainnya yang mungkin diambil berdasarkan kepada kepentingan politik, pribadi atau kepentingan-kepentingan yang tidak mendasar yang dapat menjadikan seorang penegak hukum jaara fi al hukmi.

Dalam risalah Umar Bin Khattab ditekankan bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah sesuatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt dan suatu Sunnah Rasul yang wajib diikuti. Seorang penegak hukum harus memahami benar-benar jika ada sesuatu perkara yang harus diperiksa. Dan jika telah jelas menemukan kebenaran tentang perkara tersebut, hendaklah dilaksanakan atau diputuskan sesuai aturan dan nilai-nilai hukum  yang berlaku. Tidak ada alasan bagi seorang hakim untuk mengada-ada dalam memutuskan suatu perkara karena ada kepentingan-kepentingan tertentu karena hal itu termasuk menyimpang dari tatanan nilai-nilai hukum dan moral.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 12B menyatakan (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, professional, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum; (2) Hakim Wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sekalipun pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, namun seorang penegak hukum yang berada ditengah-tengah masyarakat luas, tidak akan luput dari pengawasan langsung masyarakat sebagai pencari keadilan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan melekat dari Sang Pemilik Keadilan, yaitu Allah Swt. Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya. Dan yang paling tepat ditempatkan di dalam hati setiap individu, khususnya para penegak hukum atau aparat peradilan sebagai pengawas dalam hal ini adalah sang Pemilik Keadilan. Sehingga ketika timbul keinginan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Sang Pemilik Keadilan, tidak perlu lagi ada CCTV yang mengawasi setiap gerak gerik aparat Peradilan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan para pencari keadilan seperti yang telah diaplikasikan di sebuah Lembaga Peradilan. Sekalipun mungkin hal itu baik juga sebagai tindakan preventif. Namun demikian, sedemikian rendahkah nilai-nilai moral yang ada, sehingga alat seperti itu dibutuhkan untuk menambah pengawasan...?. Lalu bagaimana jika pelanggaran terjadi di luar ruangan atau di tempat yang tidak ada CCTV-nya...bukankah kejujuran adalah solusi yang tepat untuk ditanamkan dalam diri masing-masing, sebagaimana termaktub dalam pedoman perilaku hakim.

Demikian halnya seorang hakim Pengadilan Agama dalam memutus setiap perkara hendaknya mengutamakan dalam setiap pertimbangan hukumnya bukan hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga mempertimbangan rasa keadilan, nilai-nilai kejujuran dan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tergambar dalam Pedoman Perilaku hakim. Disamping itu, seorang hakim harus benar-benar mempersamakan kedudukan para pihak dengan tidak membeda-bedakan orang sebagai salah satu bentuk dari keadilan dalam menyelesaikan sengketa dan untuk menanamkan kepercayaan dan rasa aman bagi para pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 menyebutkan (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum. (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Pedoman Perilaku hakim disebutkan bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan  keadilan serta dalam  proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegak martabat dan integritas Negara. Hakim Sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap perilaku Hakim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Maha Esa, adil, bijaksana berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.

The living Law telah tercermin bagi seorang hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk  menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung jawab. Selain itu diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi diatas belum  sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.  Sepuluh prinsip pedoman tersebut meliputi kewajiban-kewajiban untuk berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijakasana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional. [1]

Pedoman Perilaku Hakim dengan sepuluh prinsip tersebut tercermin dalam nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Yang Maha Memiliki Keadilan, yaitu Allah Swt. Al Qur’an menyebutkan dalam akhir Surat At Tiin  yang artinya : ”Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya ?”.

Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun  tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologi, al-‘adl berarti  tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al musaawah). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran.[2]

Seorang hakim yang adil akan memutus perkara berdasarkan pada kebenaran, yaitu kebenaran perundang-undangan yang berlaku, aturan dan ketentuan serta kebenaran yang hakiki untuk dapat menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berperkara.  Umar bin Khattab dalam risalahnya menyatakan bahwa tidaklah berguna berbicara tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Konsep keadilannya dalam menangani perkara adalah “Persamakanlah kedudukan manusia itu (para pihak) dalam majelismu, pandanganmu dan keputusanmu sehingga orang bangsawan (spt. penguasa, orang yang kuat, atau zaman sekarang yang lagi ngetrend para  facebooker) tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilan.”

Berlaku adil bagi seorang hakim adalah kemutlakan, sehingga jika terjadi sebaliknya maka telah terjadi penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang dapat mengakibatkan tercorengnya citra peradilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam al Qur’an Surat An Nisaa’  ayat 58, yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (meyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Demikian juga dijelaskan dalam Surat Al Maa’idah ayat 8, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagi seorang hakim, kewajiban untuk berlaku adil diantara para pihak yang berperkara adalah keharusan mutlak, baik dari segi ucapan, perbuatan maupun kedudukan dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Disampng atribut yang bernama adil, seorang hakim harus selalu menghiasi diri dengan kejujuran. Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku, tulus, ikhlas.[3] Rasulullah Saw bersabda :”Sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke Syurga”.  Kejujuran akan selalu membawa pada kebaikan sekalipun pahit pada awalnya, namun akhirnya akan menuai kebaikan. Seorang hakim yang memutus perkara dengan nilai-nilai kejujuran yang dimiliki tanpa “suap” walaupun ada kesempatan untuk itu atau yang lainnya yang dapat menodai kehormatan dan keluhuran seorang penegak hukum, maka hal itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya dan kepuasan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata karena kekayaan hati adalah jauh lebih berharga daripada bergelimang kekayaan harta dan sibuk menghiasi diri dengan asesoris yang bukan hak kita. Kejujuran akan melahirkan dorongan hati untuk selalu melakukan kebenaran dalam setiap aktifitas. Prinsip seperti ini penting dimiliki oleh seorang hakim untuk menjaga diri dari penyimpangan-penyimpangan yang cenderung menghancurkan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kekuatan sebuah kejujuran dan penghargaan tentang sebuah kebenaran telah diberikan kepada nabi Muhammad Saw dengan gelar Al Amin “orang yang dapat dipercaya” dan shidiq “jujur”. Arif  dan bijakasana, Mandiri, Berintegritas tinggi, Bertanggungjawab, Menjunjung tinggi harga diri, Berdisiplin tinggi, Rendah hati dan Professional, yang secara keseluruhan telah termaktub dalam pedoman perilaku hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.[4] Namun demikian, hal itu tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.  Dengan demikian, seorang hakim dituntut untuk lebih profesonal dalam bidangnya agar dalam memutuskan suatu perkara benar-benar dengan pertimbangan hukum yang  benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di temukan di dalam persidangan disesuaikan dengan hukum syara’, hukum positif dan ketentuan-ketentuan yang terkait. Putusan adalah mahkota seorang hakim, jika putusan mengandung unsur jaara fil hukmi, maka mahkota itu telah ternoda oleh berbagai kepentingan.

Nilai-nilai yang tercermin dalam pedoman perilaku hakim adalah the living law yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat yang harus selalu dihidupkan dalam diri pribadi setiap penegak hukum agar dalam setiap pengambilan keputusan dan mengakhiri setiap pertikaian tidak terlepas dari nilai-nilai tersebut, disamping tetap berpedoman pada hukum positif yang ada. Nilai-nilai musyawarah untuk meyelesaikan perkara secara damai tetap diupayakan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jalan Islah yang dikenal dengan istilah mediasi.  Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Nisa’ ayat 128 yang artinya : ”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar benarnya...”.

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 104 A/SK/XII/2006, tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dijelaskan bahwa tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang yang dalam hal ini adalah para pihak yang berperkara. Disamping itu juga harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakan hakim, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan Lembaga Peradilan (Impartiality).

Prinsip-prinsip pokok peradilan sudah tertera sejak munculnya istilah per-ADIL-an, yang asal katanya adalah ”adil” dan  diantara wujud keadilan dalam ranah peradilan adalah ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah diatur dengan undang-undang seperti dalam pemeriksaan perceraian, dalam hal pembuktian harus dilaksanakan tertutup untuk umum untuk menjaga hak-hak para pihak  dan putusan pengadilan dimulai dengan kata-kat ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan tujuan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih dan berwibawa, maka the living law dalan hukum positif perlu digali  seoptimal mungkin untuk kemudian diaktualisasikan dalam setiap pengambilan keputusan dengan didasarkan pada rasa tanggungjawab yang tinggi pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang merupakan amanat dari Sang Pemilik Keadilan.

  1. PENUTUP

Dengan demikian seorang hakim yang tugasnya adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus mampu membebaskan diri dari unsur-unsur yang dapat menodai kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa dengan mengamalkan sepuluh prinsip pedoman perilaku hakim yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijakasana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional serta menggali hukum yang hidup dalam  masyarakat dan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai Negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

Rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat telah tercermin dalam hukum positif yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat  dan bagaimana menyelesaikan perselisihan yang mungkin ada di tengah-tengah masyarakat sebagai pencari keadilan, dengan pengawasan langsung dari masyarakat dalam habluminannas  dan pengawasan yang tidak luput dari Sang Pemilik Keadilan dalam habluminallah.

Untuk dapat mewujudkan the living law sebagai salah satu motivasi mengadili perkara, diantara hal yang patut dilakukan oleh  seorang hakim adalah selalu mengingat kembali sumpah atau janji hakim yang berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Hal ini dapat menjadi salah satu batasan pribadi hakim bagi kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.  Mari mengingat akan akhirat untuk dapat melaksanakan aktifitas dunia dengan sebenar-benarnya, Firman Allah dalam QS. An Naazi’aat ayat 37 – 41 yang artinya : “Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.”

Motto :  Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh suatu perjalanan, maka ia akan sampai.

              

                                                            Taliwang, 23 Januari 2019.

                                                           

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis dahlan (ed), : Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. Ke-5, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoevo dan Bintang warna Scan, 2001);

Abdul Manan, H. SH., Dr., SIP. M.Hum., : Aspek – aspek Pengubah Hukum, Cet. Ke-3, (Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2006)

Ahmad kamil, Drs., SH., M. Hum., M. fauzan, Drs., SH. Kaidah – Kaidah Hukum yurisprudensi, Cet. Ke-2 (Jakarta : Kencana, 2005)

Ibnu Qayyim Al  Jauziyah, Al Thuruq al Khukmiyyah fi al Siyasah al syar’iyyah, Penerjemah : Adnan Qohar, Drs. S.H. Anshoruddin, Drs. S.H. MA., Hukum Acara Peradilan Islam, (Jogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007);

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah AgungRI serta Badan Peradilan di Indonesia, (Jakarta : Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah AgungRI, 2009);

Rifyal Ka’bah,. Dr. MA : Penegakan syariat Islam di Indonesia, Cet. Ke-1, (Jakarta : Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2004)

Said Agil Husin Al Munawar, Prof. Dr. MA., Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta : Penamadani, 2004);

Surat Keputusan Mahkamah AgungRI, No. 104 A/SK/XII/2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim,  tanggal 22 Desember 2006;

 


[1] Surat Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 104 A/SK/XII/2006, tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim. 

                    [2] Dewan redaksi Ensiklopedi hukum Islam: Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I, Cet. I (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 25

[3] Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Ed. Ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002),479.

[4] Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12F.